PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini, dari ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 PPTPU mengenai tindak pidana asal, maka disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, PPNS Pajak dan PPNS Bea Cukai (status FB Sabtu, 20 Juli 2013 jam 10.30);

Mohon maaf sekedar ikut berdiskusi, coba kita periksa ketentuan Pasal 72 ayat 5 huruf b UU 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, di sana dikatakan bahwa surat permintaan keterangan tertulis mengenai harta kekayaan ditandatangani salah satunya oleh pimpinan komisi (saya tafsirkan di dalamnya termasuk (KPK), selanjutnya kita periksa ketentuan Pasal 74, penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, artinya KPK sebagai penyidik tindak pidana asal Korupsi berwenang untu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, (tindak pidana asal, lihat ketentuan Pasal 2)...selanjutnya menurut saya dari penafsiran pasal pasal UU PPTPU tersebut, penyidik dalam perkara tindak pidana pencucian uang ada 6 lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, Pajak, dan Bea Cukai,....demikian urun rembug ,mohon koreksinya, terimakasih.......

Sabtu pukul 10:16 melalui seluler · Suka · 1