Penyelesaian Perkara Perdata Yang Kurang Biaya Perkaranya

Seringkali ada beberapa perkara perdata,  biaya perkaranya sudah habis dan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya bahkan Penggugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan padahal biaya masih diperlukan baik untuk biaya proses perkara maupun hak-hak kepaniteraan meliputi  biaya panggilan, pemberitahuan putusan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penterjemah, biaya materai, redaksi, leges dan lain-lain.

Prinsip,  suatu perkara/gugatan   hanya dapat di daftar untuk selanjutnya diselesaikan apabila telah dibayar biaya perkara yang diperkirakan,sehingga apabila terjadi biaya perkara habis dan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya, harus dianggap Penggugat tidak sungguh sungguh dalam berperkara maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1967 perihal Penyelesaian Perkara Perdata dalam a. tingkat Pertama, b. tingkat banding yang kurang biaya perkaranya, perkara perdata tersebut dibatalkan pendaftarannya dengan suatu penetapan.

Dalam Sema No.3 Tahun 1967 tersebut, dijelaskan proses sebelum membuat penetapan, yaitu :

a. Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya secara resmi/tertulis memberi teguran ("aanmaning") menurut Pasal 390 H.IR. kepada penggugat atau kuasanya untuk dalam tempo satu bulan setelah pemberian teguran itu nyata-nyata dilakukan/disampaikan memenuhi pembayaran jumlah tertentu sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara (uang muka) yang bersangkutan;

b. Jika setelah lampau satu bulan pembayaran kekurangan uang muka itu belum juga diterima, maka tentang hal itu Panitera membuat keterangan dengan dibubuhi tanda tangan dan tanggal olehnya di atas tembusan dari surat teguran tersebut diatas yang tersimpan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

c. Berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Panitera tersebut dalam ayat b, maka setelah s.d.l. diteliti dan ternyata kebenarannya,Ketua Pengadilan Negeri (atau seorang Hakim sebagai Wakilnya) membuat surat penetapan untuk membatalkan pendaftaran dan perkara yang bersangkutan, dan surat penetapan mana disampaikan tembusan kepada masing-masing pihak yang berperkara ;

d. Sesuai dengan surat penetapan tersebut Panitera mencatat pembatalan daripada pendaftaran gugaan/surat gugat yang bersangkutan dalam daftar perkara ;

e. Dengan pembatalan daripada pendaftaran gugatan/surat gugat tersebut maka perkara yang bersangkutan dianggap selesai/dicabut oleh penggugat, dan dapat diajukan lagi ke muka Pengadilan sebagai suatu perkara baru. 

Berikut penulis lampirkan contoh penetapan pembatalan pendaftaran perkara karena biaya perkara habis. 

P E N E T A P A N

Nomor: 166/PDT.G/2011/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

            Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

AGUS ANDRYWANTO,umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, yang beralamat di Pasar Tiban Centre Blok A/110 RT.004/001 Tiban Indah Sekupang Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada DORMIN ADELINA MANULLANG, SH., Advokat, Pengacara yang beralamat di Komplek Windsor Phase Blok A1 No.24 Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.057/SK/DAM/XI/2011/BTM tertanggal 07 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

M E L A W A N  :

1. JHONNEDI R. PURBA, mewakili PT.BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, yang beralamat di Komp.Windsor Nagoya Batam, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. DEDY CHRISTANTO, SH., adalah Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang beralamat di Jln.Engku Putri Batam Centre,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. NURHANI MERISIANA GORAT, adalah sebagai kuasa dari RAJA SAUL SINAGA beralamat di Pondok Indah McDermott Blok A No.15 RT.004/RW.006, Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1.              Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 166/Pen.Pdt.G/2011/PN.BTM, Tanggal 17 Nopember 2011 Jo. Nomor : 166/Pen.Pdt/2011/PN. BTM, tanggal 20 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;

2.           Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 166/Pen.Pdt.G/2011/PN.BTM, Tanggal 22 Nopember 2011, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;

3.           Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 166/Pen.Pdt.G/2011/PN.BTM, antara AGUS ANDRYWANTO selaku Penggugat melawan JHONNEDI R. PURBA, DKK, selaku Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Batam telah mengirimkan surat teguran No.W4.U8/705/HT.0410/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menegur Penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Penggugat menambah/menyetorkan panjar perkara paling lambat tanggal 6 Maret 2013, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut, Penggugat tidak ada menambah/menyetorkan biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pengadilan negeri berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N  :

1.      Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara  tidak menambah panjar ;

2.      Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 166/Pdt.G/2011/PN.BTM tanggal 16 Nopember 2011 tersebut;

3.      Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan;

4.      Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp............................................................................... ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari KAMIS, tanggal 14 Maret 2013,oleh THOMAS TARIGAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA, SH.MH.,  dan SOBANDI, SH,MH., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu T. MELVARIA S, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat-Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :                              HAKIM KETUA MAJELIS TSB,

                 

RANTO INDRA KARTA,SH,MH                          THOMAS TARIGAN,SH,MH

                 

SOBANDI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

T MELVARIA S, SH.

Perincian biaya-biayanya :

1. Biaya Pendaftaran                     : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi                     : Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan                                    :Rp.210.000,-
4. Redaksi                                                :Rp.    5.000,-
5. Meterai                                     :Rp.    6.000,-

Jumlah                                     :Rp.301.000,-